||www.beritakapuas.com||Terkait dengan isu yang berkembang tentang "people power" yang jadi trending di media sosial maupun mainstream, masyarakat Kabupaten Sintang tidak perlu ikut ikutan dengan situasi tersebut. Beberapa tokoh umat yang dimintakan pendapatnya, juga secara umum menolak seruan people power. Memang, menjelang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 17 April 2019 oleh KPU RI tanggal 22 Mei nanti, suhu politik di Indonesia mendadak tinggi.
" Saya tegas tidak setuju dengan cara cara seperti itu. Masyarakat Sintang pasti cerdas untuk tidak terlibat dalam seruan tersebut. Itu adalah provokasi negatif demokrasi di negara kita. Sekali lagi saya mengajak masyarakat Kabupaten Sintang tetap menjaga situasi. Itu lebih baik ketimbang harus ikut ikutan apalagi sampai memobilisasi dengan berangkat, saya pikir itu tindakan yang keliru. Kita habiskan waktu dan tenaga kita sementara ada kewajiban untuk menghidupi keluarga , " ujar Jeffray Edward, ketua DPRD Kabupaten Sintang, Rabu ( 15 / 05 / 19 ).
Ketua DPRD Kabupaten Sintang tersebut berkali kali mengingatkan kepada warga di Kabupaten Sintang untuk tetap menjaga situasi kondusif, menjelang dan pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden mendatang.
" Ini kewajiban bagi kami untuk terus menerus mengingatkan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang agar tetap tenang, tidak terprovokasi dengan berbagai isu tentang pilpres yang hingga saat ini masih menjadi buah perbincangan di masyarakat. Kita sudah melaksanakan pemilu dan kita sudah memilih siapa yang akan memimpin negara kita, apapun hasilnya itulah buah dari demokrasi. Pilihan adalah representasi dari suara hati kita, jadi siapapun tak bisa memaksa ataupun mengarahkan pilihan , " tegas Jeffray.
Pemimpin umat Katolik Keuskupan Sintang, Mgr. Samuel Oton Sidin, OFM.Cap mengatakan, jika disebutkan ada kecurangan, maka pihak yang merasa dirugikan harus menempuhnya secara prosedural.
" Kenapa harus mengajak atau menyerukan untuk people power, kan ada lembaga untuk melaporkan jika ada kecurangan. Jadi tempuhlah secara procedural, itu lebih baik dan cerdas. Siapa yang bisa jamin jika gerakan tersebut terjadi tidak akan jatuh korban. Pasti ada yang anarkis. Seruan itu saya pikir tak perlu ada dan tak usah diikuti , " ujar Uskup Samuel.
Sementara itu,salah seorang Pengurus NU Sintang, Ustadz Achmad Kahfi, juga dengan tegas menolak adanya people power yang dianggap meresahkan dan tak sesuai dengan tuntunan Al Quran.
" Perbedaan pilihan merupakan hal biasa dalam demokrasi. Jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap hasil penghitungan, ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yakni gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi ( MK ) , " ujar Ustadz Achmad Kahfi.
( Rz )
.jpeg)
0 Komentar